Foto oleh Lucas Davies di Unsplash
Spain’s Consumer Affairs Ministry telah mendenda lima maskapai berbiaya rendah dengan total €179 juta. Maskapai tersebut meliputi Ryanair, Vueling, easyJet, Norwegian, dan Volotea. Kementerian menyebut tindakan mereka sebagai “praktik yang abusif.”
Praktik ini mencakup pengenaan biaya tambahan kepada penumpang untuk bagasi kabin, pemilihan kursi, dan boarding pass bagi anak-anak. Kementerian berpendapat bahwa biaya tersebut berdampak tidak proporsional pada konsumen dan melanggar hak-hak mereka.
Denda tersebut mendapat kritik tajam dari industri penerbangan. Michael O’Leary, CEO Ryanair, menyebut sanksi itu “ilegal dan tidak berdasar,” dengan alasan bahwa keputusan tersebut mengabaikan regulasi Uni Eropa (UE). Hukum UE mengizinkan maskapai untuk menentukan kebijakan harga mereka sendiri tanpa campur tangan pemerintah nasional. O’Leary menegaskan bahwa biaya tambahan ini penting untuk efisiensi biaya, terutama bagi maskapai berbiaya rendah, karena membantu menjaga harga tiket tetap rendah sambil menawarkan layanan opsional kepada penumpang.
The International Air Transport Association (IATA) juga mengecam denda tersebut, dan menyebutnya sebagai tindakan yang “keterlaluan” dan ancaman terhadap kebebasan pasar. Direktur Jenderal IATA, Willie Walsh, berpendapat bahwa sanksi ini melemahkan kemampuan industri penerbangan untuk beroperasi secara efisien.
Walsh memperingatkan bahwa pelarangan biaya untuk bagasi kabin dan biaya serupa dapat menyebabkan kenaikan harga tiket bagi semua penumpang, karena maskapai harus menutupi biaya tersebut dengan cara lain. “Maskapai bergantung pada model penetapan harga yang fleksibel untuk menjaga keterjangkauan,” jelasnya.
Namun, kelompok advokasi konsumen menyambut baik keputusan tersebut. Mereka telah lama mengkritik praktik seperti pengenaan biaya untuk bagasi kabin, yang mereka anggap tidak adil dan membingungkan bagi para wisatawan.
Facua, sebuah organisasi hak konsumen Spanyol, memuji denda tersebut sebagai kemenangan bagi penumpang, dengan alasan bahwa langkah ini menangani keluhan jangka panjang terkait biaya tersembunyi dan kurangnya transparansi dalam penetapan harga tiket.
Consumer Affairs Ministry membela denda tersebut sebagai langkah yang diperlukan untuk melindungi penumpang dan memastikan perlakuan yang adil di sektor transportasi udara. Pihak berwenang membantah klaim bahwa keputusan ini bermotif politik dengan menekankan bahwa maskapai harus menghormati hak konsumen dan menghindari eksploitasi terhadap wisatawan.
Kementerian menekankan bahwa maskapai berbiaya rendah telah mengumpulkan pendapatan yang tidak proporsional dari biaya tambahan ini, yang mereka anggap tidak dapat dibenarkan.
Keputusan ini dapat menjadi preseden penting dalam mengatur biaya bagasi kabin dan biaya tambahan lainnya di seluruh Eropa. Jika dipertahankan, hal ini mungkin akan memaksa maskapai untuk memikirkan kembali strategi harga mereka dan meningkatkan transparansi.
Sementara maskapai berargumen bahwa kebijakan semacam ini akan mengganggu model penghematan biaya mereka dan merugikan sektor perjalanan berbiaya rendah, para pembela hak konsumen percaya bahwa kebijakan ini akan menciptakan praktik yang lebih adil dan mencegah biaya tersembunyi.
Seiring dengan berlanjutnya banding dari maskapai, perdebatan ini menyoroti ketegangan antara pemerintah nasional, regulasi UE, dan industri penerbangan. Hasilnya kemungkinan besar akan mempengaruhi kebijakan di masa depan terkait biaya tambahan dan membentuk hubungan antara maskapai berbiaya rendah dan pelanggan mereka.
Apakah denda-denda ini akan mengarah pada penurunan biaya penumpang atau kenaikan harga tiket masih belum dapat dipastikan. Namun, denda tersebut telah memicu diskusi penting mengenai keadilan dan transparansi dalam perjalanan udara.